Ada Harapan Ahok-Djarot Menang Jika Tidak Ada Gugatan ke MK dan KPU Akan Tetapkan Gubernur Terpilih 5 Mei

          Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI akan mengesahkan pasangan calon yang unggul dalam penghitungan rekapitulasi suara. Jika tidak ada gugatan keberatan dari tiap paslon maka pengesahan pasangan Gubernur dan Wagub DKI itu akan dilangsungkan Mei nanti.

       "Kalau selama tiga hari itu tidak ada keberatan ke MK maka KPU akan sahkan gubernur-wakil gubernur terpilih pada hari Jumat, tanggal 5 Mei," kata Ketua Sumarno usai acara rekapitulasi di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017).

      Sumarno menyebut tanggal 5 Mei dipilih karena hari kerja baru terhitung pada Selasa (2/5). Sehingga, ada waktu tiga hari kerja pada 2-5 Mei bagi tim paslon mengajukan gugatan ke MK.

       Sumarno mengatakan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada, untuk provinsi yang berpenduduk 6-12 juta paling banyak selisih suara yang dapat dibawa ke MK sebesar satu persen. Sementara selisih suara antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi lebih dari itu.

      "Tapi kalau ada gugatan ke MK kita akan sesuaikan ke MK. Walaupun memang ada ketentuan di dalam UU bahwa perselisihan suara untuk DKI Jakarta, itu selisihnya paling banyak 1 persen. Tadi selisihnya sekitar 16 persen," ucap dia.

      Sumarno mengatakan, KPU punya langkah antisipasi bila ada paslon yang mengajukan gugatan. KPU siap menghadapi jika ada gugatan dengan menyiapkan berkas-berkas.

      "Ya KPU harus mengantisipasi. Kita menyiapkan berkas. Kalau di MK kan pembuktian ya dokumen-dokumen yang diberikan," tuturnya.

     Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M Taufik mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan gugatan ke MK.

    "Nggak (ajukan gugatan) dong. Untuk apa? Masak menang ke MK?" kata politikus Partai Gerindra ini di lokasi yang sama.

       Seperti diketahui dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pasangan nomor 2, Ahok-Djarot, memperoleh jumlah suara sebanyak 2.350.366. Sedangkan paslon nomor 3, Anies-Sandi, unggul dengan suara 3.240.987.

      Dari hasil tersebut persentase raihan suara untuk Ahok-Djarot memperoleh suara dukungan sebesar 42,04 persen. Sementara Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen. 

Ketika Angket e-KTP Ceraikan Fahri dan Fadli Zon, Fahri Mendukung Sedangkan Fadli Menolak

          Siapa yang tidak kenal Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Dua tokoh elite politik itu hampir setiap waktu mengisi ruang-ruang publik. Pernyataan-pernyataan mereka bertebaran baik di seluruh jenis media, baik online, cetak, maupun elektronik. Bahkan publik cukup sulit melihat perbedaan di antara mereka khususnya dalam hal pemikiran atau kepentingan politik.  

             Baik Fahri dan Fadli hampir sependapat dalam menyikapi berbagai isu seputar politik. Dari mulai Pilpres 2014, mereka sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, persoalan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, mereka kompak mendukung. 

          Kasus PT Freeport yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto, sampai pada aksi massa menuntut Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penodaan agama. Terhadap pemerintahan Jokowi mereka juga sama-sama kritis, sama-sama sering melontarkan kritikan. 

         Singkatnya, sulit menemukan perbedaan di antara mereka. Satu-satunya yang kasat mata hanya asal partai mereka yang berbeda. Fadli dari Gerindra, dan Fahri dari PKS. Jabatan di lembaga negara pun sama, wakil ketua DPR. 

 

           Namun, pada kasus hak angket DPR terhadap perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fahri dan Fadli ternyata memiliki sikap yang berbeda. Fahri mendukung dan Fadli menolak. 

      Dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Jumat, 28 April 2017, perbedaan itu terlihat secara nyata. Fahri yang dalam posisi memimpin sidang memutuskan paripurna menyetujui usulan angket e-KTP. 

           "Saya mau tanya forum, apakah usul hak angket atas KPK bisa disetujui?" kata Fahri ketika itu. Hanya beberapa detik setelah menanyakan itu, Fahri langsung memutuskan sepihak bahwa paripurna menyetujui angket ini. Dia kemudian mengetuk palu. 

           Manuver Fahri itu tentu saja menimbulkan reaksi perlawanan. Suasana rapat paripurna sempat sedikit ricuh. Sejumlah orang menyampaikan protes namun tidak digubris oleh Fahri. Mereka yang protes itu termasuk dari anggota Fraksi Gerindra, tempat Fadli bernaung. Tak lama kemudian, mereka walk out. 

            Fadli pun melontarkan pernyataan yang bernada kritikan terhadap Fahri. Dia meminta semua pihak harus mengikuti mekanisme yang ada meskipun hak angket adalah hak yang wajar dimiliki anggota. "Cuma mungkin harusnya bisa didalami lebih jauh bagaimana prosedur sebelum kita mengambil keputusan," ujar Fadli. Masalah angket e-KTP itu memang membuat para politikus di Senayan terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. 

            Mereka yang mendukung ingin agar KPK diawasi dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun itu, dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi II, Miryam S Haryani. Sedangkan mereka yang menentang tidak ingin KPK dilemahkan atau mengganggu kinerja lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. 

          Setelah sekian lama dalam barisan yang sama, kini Fahri dan Fadli tidak lagi seiya sekata. Menarik ditunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap dua sahabat karib tersebut. Mengingat isu soal hak angket e-KTP masih terus bergulir. 

 

Fahri Hamzah: KPK Tidak Perlu Menjadi Lembaga Politik dan Hapus KPK Dari Lembaga Politik

          Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, merespons sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak mau membuka rekaman kasus e-KTP. Meskipun usulan hak angket telah disetujui DPR. 

           "Nanti saja ya kita lihatnya. Karena di Indonesia ini ada ribuan undang-undang bukan satu undang-undang. Semua undang-undang itu berlaku dan harus kita taati. Dan saya kira kita harus mentaati semua undang-undang yang berlaku," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 28 April 2017. 

          Saat ditanya soal KPK yang juga akan mempelajari sah atau tidaknya hak angket lantaran ada sejumlah fraksi yang walk out, ia mengatakan hal tersebut bukan tugas KPK. 

        "KPK tak perlu mengembangkan diri menjadi lembaga politik ya. KPK tidak perlu menjadi lembaga politik. Fokus kalau mau jadi penegak hukum, penegak hukum saja," kata Fahri. 

            Menurutnya, kalau KPK mengembangkan diri menjadi lembaga politik, maka di dalamnya akan memunculkan faksi-faksi. Padahal, penegak hukum harus satu suara. "Tak boleh dia mengembangkan diri jadi lembaga yang mengelola kepentingan di dalam. Sehingga ada kubu ini, kubu itu. Tidak boleh," kata Fahri. 

           Ia menegaskan KPK tak perlu mempersoalkan jumlah pengusul hak angket lantaran keputusan usulan tersebut juga sudah diketok atau disetujui. "KPK harus menerima kenyataan bahwa hak DPR untuk memeriksa itu diberikan oleh konstitusi," kata Fahri. 

      Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Sarif menanggapi telah disetujuinya usulan hak angket E-KTP. Ia akan mempelajari sejauh mana fraksi yang walk out memengaruhi keabsahan keputusan pimpinan sidang DPR. 

 

Tersangka Yang Menjadi Buronan KPK, Miryam Haryani Tidak Akan Menyerahkan Diri

          Pengacara anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani menegaskan kliennya tidak akan menyerahkan diri meski menjadi buronan KPK. Namun Miryam disebut pengacara akan datang ke KPK jika dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. 

         "Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir," kata pengacara Miryam, Aga Khan, dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, The East, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017). 

          Menurut Aga, KPK seharusnya tidak menangani perkara keterangan palsu di persidangan yang disangkakan kepada Miryam. KPK diminta pengacara Miryam menangani perkara korupsi, suap, atau potensi kerugian negara. 

        "Kalau panggilan e-KTP, akan kami hadirkan. Tapi, kalau keterangan palsu, kita uji dulu, karena substansinya bukan wilayah KPK. Dalam sidang, hakim sudah menolak, kok tiba-tiba jadi DPO, apa KPK tidak menghargai praperadilan," ujar dia. 

             Selain itu, Aga meminta KPK menghargai proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi, kata dia, kliennya tak terbelit perkara yang merugikan keuangan negara. 

               "Terkait DPO hari ini, kami secara tertulis dan komunikasi tidak diberi tahu oleh KPK dan kami akan bikin surat kembali protes atas DPO itu. Klien kami selalu komunikasi, bahkan praperadilan komunikasi. Di perkara lain bisa kayak Budi Gunawan dan Hadi Poernomo. Ingat, klien kami tidak korupsi, tapi keterangan palsu. Panggilan kedua sudah diancam keterangan dari Febri. Sekarang DPO, harusnya komunikasi dengan saya," sambung dia. 

             KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Miryam tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada 13 April dan 18 April. Hingga akhirnya KPK menetapkan status buron terhadap Miryam. 

            "Siang ini KPK sudah membuat surat dan mengirimkan pada hari ini kepada Kapolri terkait dengan (permintaan) memasukkan salah satu nama di daftar pencarian orang, yaitu tersangka MSH yang diduga memberikan keterangan tidak benar di pengadilan dalam persidangan kasus e-KTP," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (27/4). 

 

Tanggapan Sandiaga Uno Saat Balai Kota DKI Dibanjiri Karangan Bunga Untuk Pak Ahok dan Pak Djarot

            Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi warga yang mengirim bunga bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota. Sandiaga mengatakan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan perajin bunga. 

            "Alhamdulillah ya, mendorong pendapatan pengrajin bunga ya. Jadi itu bentuk aspirasi dari berapa juta orang yang mendukung Pak Basuki dan Pak Djarot. Mendorong lebih lagi, sekarang kan yang sepi order pengrajin bunga itu. Setelah pilkada ini bisa menghadirkan penghasilan yang lebih buat mereka," kata Sandiaga di SMA Al-Azhar, BSD, Tangerang Selatan, Selasa (26/4/2017). 

         Sebelumnya diberitakan, karangan bunga berisi dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus berdatangan dari warga ke Balai Kota. Diperkirakan karangan bunga ini sudah mencapai angka seribu buah. 

       "Informasinya sekarang sekitar 1.000 karangan bunga, namun sedang didata dulu. Sama nanti ada tim, tapi informasi ke saya sudah ada 1.000 karangan bunga," kata Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Daerah DKI Mawardi saat dihubungi, Rabu (26/4). 

         Menurut Mawardi, pada Senin (24/4) lalu, baru ada 100 karangan bunga yang ada di Balai Kota. Dari hari ke hari, jumlahnya pun terus bertambah. 

          Karangan bunga yang datang mulai dari yang berbentuk papan, buket, hingga standing flower. Mawardi sendiri belum tahu akan diapakan karangan bunga yang berada di Balai Kota ini. Dia mengatakan hanya menunggu kebijakan dari Ahok terkait dengan hal tersebut. 

   "Untuk sementara belum ada perintah khusus, nanti akan komunikasikan lagi arahkan gimana," ujar dia.  

 

Politikus PDIP Tidak Yakin Janji Anies Yang Akan Merangkul Semua Golongan Pendukung Ahok-Djarot

         Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memuji komitmen gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta terpilih versi quick count, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang berjanji merangkul semua golongan saat sah memimpin Jakarta nanti, termasuk warga pendukung Ahok-Djarot. 

           Tetapi parpol pendukung pasangan Ahok-Djarot itu masih ragu akan komitmen Anies-Sandi. "Sejujurnya, terlepas dari proses demokrasi, ada hal yang agak sedikit keluar dari bayangan saya sebagai orang yang masuk dalam jalur politik pada Pilkada DKI," kata politikus PDIP, Dwi Ria Latifa, dalam Indonesia Lawyers Club tvOne pada Selasa malam, 25 April 2017. 

          "Pasca-Pilkada ini apakah betul yang disampaikan Pak Anies tadi ke depan baik-baik saja? Apakah kita bisa adakan acara Jomblo-jomblo Bahagia yang melibatkan semua orang berpartisipasi atau tidak, seperti disampaikan Pak Sandi tadi?" ujar Dwi. 

          Selama aktif di politik sejak 20 tahun lalu, Dwi menilai Pilkada DKI tahun ini adalah yang paling ngeri-ngeri sedap. Terbentuk friksi-friksi yang sangat tajam dari proses demokrasi itu. "Kalau ILC libur tiga bulan saat Pemilihan Presiden, Pilkada DKI ini libur sampai lima bulan," katanya. "Mungkin ada yang salah." 

           Karena itu, dia berharap duet Anies-Sandi mampu menghilangkan friksi-friksi itu, sesuai komitmen dan janjinya. "Sebagai bangsa Indonesia, berharap apa yang disampaikan Pak Anies-Sandi untuk kita semua ke depan Pilkada DKI dan daerah lain jangan sampai terjebak seperti Pilkada DKI," ujarnya. 

            Bagi PDIP, kekalahan di Pilkada DKI akan dijadikan bahan evaluasi dan konsolidasi partai agar ke depan kegagalan itu tidak terjadi lagi. "Namanya proses demokrasi, tentu kami harus hargai, apapun hasilnya," ujar Dwi.  

         Sebelumnya, Anies maupun Sandi mengatakan bahwa ke depan keduanya tidak akan membeda-bedakan warga Jakarta, antara pendukung maupun yang bukan, saat memimpin Jakarta nanti. "Ke depan, semua memiliki hak yang sama," kata Anies. 

 

Selain Tersangka Habieb Rizieq, Polisi Telah panggil Firza dan Kak Emma Atas Kasus ''Baladacintarizieq''

          Selain memanggil Habib Rizieq dan istri, polisi akan memanggil Firza Husein, Kak Emma, dan Muchsin. Mereka semua dipanggil oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus 'baladacintarizieq'. 

         "Emma dan Muchsin juga akan diperiksa besok. Emma dipanggil besok pukul 13.00 WIB sama dengan Firza (Husein)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (24/4/2017).

          Argo mengatakan pemeriksaan atas ketiga orang tersebut untuk meng-cross-check alat bukti dan keterangan saksi. Namun dia belum bisa menjelaskan detail pemeriksaan kepada tiga orang tersebut. "Intinya pemeriksaan tambahan, melengkapi atau meng-cross-check alat bukti yang satu dengan yang lainnya," ucapnya. 

          Argo menjelaskan, Muchsin juga akan ditanya seputar ponsel Habib Rizieq. "Ya kan katanya dia Muchsin) disuruh buang HP Habib Rizieq, makanya kita periksa," tutur Argo. 

           Sebelum memeriksa tiga orang tersebut, Habib Rizieq dan istri akan dipanggil besok pukul 10.00 WIB ke Mapolda Metro Jaya. Pemeriksaan atas istri Habib Rizieq merupakan yang perdana. 

 

Fakta Atau Tidak? Sandiaga Uo Tidak Ingin Ambil Gaji Wakil Gubernur DKI Jakarta

          Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan memberikan gajinya kepada para kaum duafa, setelah dia dan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Oktober 2017 mendatang. 

           Mantan pengusaha ini akan menyerahkan langsung gajinya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yakni lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

      "Mekanismenya diserahkan langsung ke amil zakat, Baznas, rumah zakat, maupun Dompet Dhuafa yang sudah biasa mengelola," kata Sandiaga di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 23 April 2017. 

          Diakuinya, pemberian itu tak setengah-setengah. Ia akan memberikan seluruh gajinya sebagai Wakil Gubernur kepada pihak-pihak yang mengatur para yatim, duafa, dan fakir miskin. 

          Pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru ini pun telah membicarakan niatnya itu kepada sang istri, Nur Asiah. Ia pun meminta kepada istri dan anak-anaknya untuk hidup lebih sederhana. 

          "Saya alhamdulillah, Allah sudah kasih rezeki sebagai pengusaha waktu itu, dan investasinya cukup buat saya. Saya tadi sudah minta izin sama istri di depan teman-teman, kurangi belanja sedikit, hidup lebih sederhana, kita berikan kepada kaum duafa," ujarnya. 

 

PDIP Telah Akui Timses Anies-Sandi Lebih Jago Untuk Kelola Isu di DKI Jakarta

           Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, dalam pilkada DKI Jakarta, tim sukses, atau timses pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno lebih jago melakukan pengelolaan isu. 

         "Di Jakarta dari sisi pengelolaan isu lebih jago di pasangan Anies-Sandi. Mulai dari isu-isu terkait program hingga sentimen primordial," kata Masinton dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 22 April 2017. 

         Ia melanjutkan, dalam pilkada ini, isu yang kuat muncul adalah sentimen primordial. Meski begitu, Anggota Komisi III DPR tersebut menilai bahwa isu primordial tidak perlu dijawab dengan isu primordial juga. 

          "Sehingga, bagaimana kita yakinkan bagaimana Pancasila dan kebhinekaan sebagai unsur perekat dalam bermasyarakat. Itu pilar dan pondasi bangsa ini," kata Masinton lagi. 

         Namun, Masinton yakin, sekali pun dalam pilkada isu primordial, bahkan SARA kencang berembus, kesatuan akan tetap terjaga dan kebersamaan kembali berlangsung usai pilkada. 

 

Apa Maksud Dari Jaksa Agung Yang Membela Anak Buahnya Saat Tuntutan Ahok Diintervensi

        Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dengan Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jaksa menuntut Ahok dengan hukuman satu kurungan penjara dengan hukuman percobaan selama dua tahun.

         Menurut Jaksa Agung, M Prasetyo, dalam perkara Ahok hanya terbukti dan dikenakan dengan Pasal 156 bukan Pasal 156a KUHP. "Dari fakta persidangan dan bukti yang ada ternyata yang lebih dinyatakan terbukti adalah Pasal 156-nya," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 21 April 2017.

       Prasetyo menyakini tuntutan yang telah dijatuhkan kepada Ahok sudah tetap dan maksimal. Hal itu berdasarkan analisis dari jaksa dalam perkara kasus penistaan agama. "Itu yang dianggap layak dan patut oleh JPU-nya, tak ada maksimal dan minimal," katanya.

       Politikus Nasdem ini menegaskan tuntutan yang telah dijatuhkan kepada Ahok tidak ada intervensi apapun. "Kejaksaan tak pernah bekerja di bawah tekanan atau intervensi," ujarnya.

        Ia juga tidak mempermasalahkan jika pelapor dalam perkara kasus penistaan agama yang tidak puas atas tuntutan JPU terhadap terdakwa Ahok. "Ya bisa saja, tapi ada juga supaya Ahok dibebaskan. Kan ada dua pihak yang sedang berhadapan, jaksa tak terpengaruh ke kanan ke kiri, jaksa kukuh dengan pendiriannya sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan," ujarnya.

       Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya dituntut dengan hukuman pidana kurungan penjara selama satu tahun penjara dengan hukuman percobaan selama dua tahun. Namun, bagi jaksa, Ahok bersalah bukan karena menodai agama, melainkan niat menyebarkan kebencian di muka umum terhadap satu golongan, seperti yang diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

      "Maka kami menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan hukuman pidana satu tahun kurungan penjara dengan hukuman percobaan selama dua tahun terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama," kata jaksa penuntut umum di ruang sidang PN Jakarta Utara, Kamis, 20 April 2017.

        Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai Basuki Tjahaja Purnama telah terbukti melanggar Pasal 156 KHUP tentang penyebaran kebencian di muka umum terhadap satu golongan. Dan dalam persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam dakwaan. "Semua unsur pidana secara hukum telah terpenuhi," kata jaksa.

Fakta? Setelah Menewaskan Satu Warga, Polisi: Kami Bermaksud Untuk Menembak Ban Mobil

        Sebuah mobil sedan berisi satu keluarga dihujani peluru oleh petugas polisi usai menerobos razia kendaraan, yang digelar kepolisian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat kejadian itu seorang tewas dan empat orang dalam kondisi kritis akibat terkena tembakan.  

          Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Hajat Mabrur membeberkan kronologis insiden tersebut. Dia menyatakan sebanyak 27 anggota polisi, yang dipimpin Kapolsek Lubuk Linggau Timur AKP Ismail, melakukan razia di Jalan Patmawati Lingkar Timur, kota Lubuk Linggau. 

            Lalu, ketika razia berlangsung mobil BG 1488 ON jenis Honda City warna hitam, yang dikemudikan oleh Diki (30) dan berisi tujuh penumpang, melintas di lokasi. "Petugas langsung berupaya untuk menghentikan. Tetapi mobil langsung ngebut gak mau setop," kata Hajat, 19 April 2017. 

          Dalam kecepatan tinggi, mobil Honda City itu pun sempat menyenggol mobil milik warga. Anggota polisi yang berjaga pun sempat terpental lantaran hendak ditabrak. "Karena curiga, petugas langsung mengejar dan terjadilah kejar-kejaran," ujarnya. 

             Dalam pengejaran tersebut, Brigadir K, yang sedang diperbantukan untuk melakukan razia itu, bermaksud untuk menghentikan laju kendaraan itu dengan meletuskan beberapa kali tembakan peringatan dalam kendaraan mobil patroli. Namun, bukannya berhenti mobil tersebut semakin kencang. "Brigadir K bermaksud hendak menambak ban. Ya karena nembak di atas mobil jadinya meleset," kata dia. 

          Razia itu sendiri dilakukan lantaran akhir-akhir ini di wilayah Lubuk Linggau sering terjadi aksi pencurian dan kekerasan yang melibatkan para pengendara. 

            "Kaca gelap sekali, sampai juga kendaraan terhenti tidak ada membuka pintu kaca.  Razia upaya preventif kita karena wilayah Mura dan Linggau banyak kasus begal dan curas. Sementara kita melakukan upaya untuk antisipasi, kita juga mendapatkan informasi banyak kendaraan tidak jelas sehinga dilakukan razia," kata dia. 

 

Terjadi Insiden di Kramat Lontar, FPI DKI Telah Mengutuk Premanisme Yang Mengatasnamakan Banser NU

            Terjadi insiden di Kramat Lontar, Jakarta Pusat, Selasa (17/4) malam tadi. Insiden itu disebut FPI DKI terkait Pilkada DKI 2017. Ini pernyataan sikap FPI DKI soal peristiwa semalam. 

            Ketua FPI DKI Buya Abdul Majid menyatakan pihaknya terlibat ribut-ribut dengan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Sebab, warga menolak adanya aktivitas yang dinilai bertendensi kampenye pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. 

          Majid juga menyebut ada dua truk yang datang ke kampungnya, Kramat Lontar, membawa mie instan. Dua truk selanjutnya membawa tenda untuk dipakai di acara kumpul-kumpul yang disebutnya tak mengantongi izin Rukun Tetangga (RT) setempat.  

         Masyarakat yang hadir di acara itu dikatakannya bukanlah masyarakat setempat. Mereka keluar dari acara membawa bungkusan sembako. Berikut adalah pernyataan dari FPI DKI, Selasa (18/4/2017): 

1. Mengutuk gerombolan preman yang mengatasnamakan Ansor dan Banser NU yang telah menyerang dengan brutal warga muslim Kramat Lontar yang menolak pembagian sembako dari paslon nomor 2 di hari tenang ini.

2. Mendesak kepolisian untuk menangkap para penyerang berikut para pimpinannnya serta mengusut dugaan keterlibatan dalam menggerakkan massa tersebut.

3. Menuntut KPUD untuk mendiskualifikasi pasangan Ahok-Djarot karena melakukan pelanggaran berat di hari tenang, yakni dengan pembagian sembako dan pengerahan preman dengan seragam Ansor dan Banser untuk adu domba umat Islam.

4. Menyerukan kepada segenap masyarakat Jakarta untuk menjaga keamanan Ibu Kota serta ikut berjuang menjaga Pilkada yang jujur, aman, dan damai.

5. Menyerukan kepada laskar FPI dan jawara Betawi untuk meningkatkan pengamanan ulama dan umaro di Jakarta, hingga suasana Pilkada benar-benar kondusif.  

 

Masalah Maklumat Kapolda, Bantahan Fadli Zon: Bagaimana Dengan Larangan Massa ke TPS?

       Polda Metro Jaya bersama KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan maklumat bersama menjelang pemungutan suara pilkada putaran kedua yang berisikan larangan mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan. Waketum Gerindra, Fadli Zon menyebut gerakan massa tak bisa dilarang. 

     "Kalau massa kan berarti sebuah kelompok. Kalau orang mau datang, gimana larangnya?" ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017). 

          Gerindra sebagai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah memberi arahan kepada kader di daerahnya untuk datang ke Jakarta dan menjaga TPS. Partai pengusung calon petahana, Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pun ditudingnya juga memberi arahan sama. Oleh karena itu, gerakan massa tak bisa dihindari. "Kami Gerindra datangkan. Bagaimana mau melarang, kita mau mengawasi TPS kok. PDIP mengerahkan, tidak masalah," ucapnya. 

          Pengerahan massa ke TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, kata Fadli, bukan tindakan melanggar hukum. Justru itu merupakan cara menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. "Yang salah itu mengganggu proses. Kalau kita mengawasi itu menegakkan hukum," kata pria yang juga Wakil Ketua DPR itu. 

          Maklumat bersama bernomor MAK/01/IV/2017, Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV/2017, dan Nomor 405/KJK/HM.00.00/IV/2017 itu diteken pada 17 April 2017 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. 

 

Setrategi Pendekatan Anies Saat Masa Tenang Pilgub DKI Jakarta Yang Berkunjung ke Tokoh MUI

           Calon gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara makan siang bersama beberapa tokoh MUI di Restoran Bungarampai, Menteng. Anies mengatakan pertemuannya kali ini tentang persiapan menuju pilkada 19 April mendatang. 

            "Para alim ulama membicarakan banyak hal tentu saja bercerita tentang persiapan lain, yang saya sampaikan sudah siap dan optimis, kita hanya perlu ada praktik kejujuran, keadilan, dan suasana yang demokratis," kata Anies saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017). 

         "Itu saja yang kita bahas, bapak para alim ulama juga menyampaikan tetap menjaga agar pilkada ini bersih, bebas dari segala macam praktek kecurangan," imbuhnya. 

            Seorang tokoh Majelis Ulama Indonesia, Muhyidin Zunaidi, Ketua Bidang Hubungan Internasional MUI turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan siang tadi dalam rangka pembahasan serta mendoakan Paslon nomor 3 dalam pilkada. 

             "Saya dari Majelis Ulama Indonesia ketua yang membidangi hubungan internasional dan luar negeri juga, sebagai ketua bidang luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah melakukan berbagai macam pembahasan dengan calon nomor tiga dan kami ditemani oleh Kyai sepakat mendoakan agar Pilkada DKI ini berjalan lancar, bebas dari pada kecurangan, bebas daripada intimidasi, dan tindak kekerasan, semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita menjadi Pemilukada yang adil dan jujur, Insya Allah," tuturnya saat ditemui.  

 

Prabowo Menyatakan Bahwa Banyaknya Survei Yang Menangkan Anies, Timses Ahok: Belum Tentu

          Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengajak pemilih di Jakarta untuk mengakhiri polemik gaduh dan terpecah belah yang selama ini terjadi akibat digelarnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam ajakannya itu, Prabowo memberi jaminan secara pribadi bahwa di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, keberagaman Jakarta akan dirawat dan ditekankan pula sisi keadilan sosial serta rasa persatuannya. 

         "Saudara dan saudari warga Jakarta, mari bersama kita akhiri Jakarta yang gaduh. Kita sudahi Jakarta yang terbelah," ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 15 April 2017. 

         Ia mengaku menangkap pesan yang lebih dalam dari aneka riset lembaga survei di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang umumnya mengabarkan kemenangan Anies-Sandi. Kata dia, bukan kemenangan itu yang benar-benar menggugahnya. 

        "Tapi saya menangkap pesan yang lebih dalam. Adanya kerinduan warga Jakarta untuk perubahan. Adanya harapan warga Jakarta untuk punya gubernur baru," katanya. 

         Lebih lanjut ia menjelaskan, masyarakat DKI sudah jenuh dengan Jakarta yang gaduh. Masyarakat juga dikatakan sudah bosan dengan Jakarta yang terbelah seperti sekarang ini, hanya karena ulah satu orang saja. 

          "Kita ingin Jakarta yang bersatu. Kemakmuran memerlukan Jakarta yang stabil. Bisnis memerlukan Jakarta yang aman. Rakyat banyak menginginkan Jakarta yang berkeadilan, dan umat beragama memerlukan pemimpin yang menghormati keyakinan mereka," tutur Prabowo menegaskan. 

            Guna mewujudkan hal itu, dia mengajak seluruh warga DKI pada hari pencoblosan 19 April 2017 mendatang untuk tidak golput. Sebab, suara warga DKI sendirilah yang bisa mewujudkan perubahan itu. "Perubahan Jakarta tak terjadi jika banyak pendukungnya yang golput," katanya. 

       Terakhir, ia juga mengajak warga DKI untuk memantau kecurangan pada hari pencoblosan nanti. Prabowo meminta warga tak takut melapor jika mengetahui adanya hal tersebut. 

        "Kita tak ingin curang. Namun kita juga tak rela, kita tak sudi jika kita dicurangi. Sekali lagi mari kita akhiri Jakarta yang gaduh dan terbelah. Kita butuh Anies-Sandi untuk Jakarta bersatu," kata Prabowo lagi. 

             Dalam pertemuan tersebut hadir pula calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Presiden PKS, Sohibul Iman; Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera; Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik; Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Boy Sadikin; Tim Sukses Relawan Agus-Sylvi, Alex Asmasoebrata; dan Fahira Idris.  

 

Tetap Optimis, Ahok Tidak Takut Suaranya Merosot Gara-gara Proyek Yang Bikin Macet Lalu Lintas DKI Jakarta

         Calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak takut jika perolehan suaranya di Pilkada putaran dua nanti melorot lantaran kemacetan parah. Ini akibat pembangunan serentak jalan layang (fly over) dan terowongan (underpass) di sejumlah ruas jalan di Jakarta. 

          Sebagai calon gubernur petahana, risiko tersebut sudah dipertimbangkan sejak awal ketika dia masih berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon gubernur.  "Ini pas puncak macetnya ketika lagi pemilihan. Makanya saya katakan, siapa pun yang terpilih menggantikan kami, dia keenakan tuh tinggal resmikan saja semua. Tapi kita kan kepilih enggak kepilih kita bicara mengatasi masalah atau tidak," ujarnya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis 13 April 2017.  

        Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan rencana awal pengerjaan proyek pembangunan itu. Menurutnya, konsultan proyek sempat menawarkan pekerjaan enam pembangunan fly over dan underpass dikerjakan bertahap. Namun, permintaan itu ditolak lantaran tak menyelesaikan masalah kemacetan. "Kami kan dikasih pilihan waktu itu. Kalau bapak bangun sekaligus macetnya 80 persen. Kalau bapak pilih satu-satu macetnya 30 persen pilih 2, 50 persen (macet)," kata Ahok. 

         Atas pilihan tersebut, Ahok pun memilih pembangunan untuk penambahan jalan tersebut dilakukan serentak. Saat itu, Ahok mengatakan, keputusannya membangun fly over dan underpass secara bersamaan adalah kebutuhan mendesak. 

       Ia menjelaskan, bila pembangunan tersebut dilakukan terpisah akan memakan waktu lama hingga jangka waktu 8-10 tahun. "Sepuluh tahun kendaraan tiap hari tambah ribuan, mana masuk akal," ujarnya. 

            Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membangun infrastruktrur di enam titik wilayah Jakarta. Proyek itu berada di Bintaro Permai, Pancoran, dan Matraman. Pembangunan jalan layang tengah dilakukan di ketiga lokasi itu. Sementara tiga underpass yang tengah  dibangun yaitu di Jalan Kartini, Kuningan-Mampang dan Matraman. 

 

JK Telah Memastikan Proses Hukuman Ahok Akan Tetap Berjalan, Timses Ahok: Siapa Yang Paling Berhak Menentukan Hukum Ahok? JK Atau Jokowi

           Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan proses hukum terhadap terdakwa penoda agama Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terpengaruh oleh ditundanya tahapan pembacaan tuntutan. Penundaan pembacaan lebih karena faktor keamanan.

                JK mengatakan, Majelis Hakim memutuskan penundaan, salah satunya, dengan pertimbangan kondisi keamanan menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 pada 19 April 2017. Menurut JK, penundaan sidang sekadar proses administrasi. Sementara, proses hukum terhadap Ahok yang memperoleh dakwaan alternatif Pasal 156 atau 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetap berjalan sesuai prosedur. "Tidak mengurangi proses hukum yang berjalan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 11 April 2017. 

            Lebih lanjut, menurut JK, penundaan juga dianggap tepat supaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menyusun dakwaan yang benar. JK berpandangan proses penyusunan tuntutan untuk kasus Ahok cukup rumit. Pasalnya, telah ada puluhan saksi yang memberi keterangan hingga persidangan ke-18 hari ini. JK mengatakan JPU perlu memastikan keterangan setiap saksi, serta banyak hal lain, turut dipertimbangkan dalam menyusun tuntutan. Sehingga, tuntutan bisa tepat dan Ahok juga menerima vonis yang adil atas tindakan yang ia lakukan.

        "Kalau dibikin tuntutan, kan setidaknya prosesnya menyusun berita acara, (mempertimbangkan keterangan) saksi-saksi, jadi jaksa perlu hati-hati," ujar JK. 

         Sebelumnya diberitakan, pembacaan tuntutan terhadap Ahok yang sedianya dilakukan hari ini, ditunda menjadi Kamis, 20 April 2017. Ketua JPU Ali Mukartono mengaku surat tuntutan yang disusun JPU masih belum siap. 

              Selain itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Selasa, 4 April 2017 juga melayangkan surat yang berisi saran penundaan pembacaan tuntutan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Kepolisian ingin memastikan pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 2017 berlangsung dengan tertib tanpa ada potensi gangguan yang ditimbulkan setelah pembacaan tuntutan.

 

Polisi Densus 88 Telah Salah Tangkap, PKS Sebut Kadernya Tidak Memiliki Kaitan Dengan Terorisme Yang Berada di Indonesia

          Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menegaskan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang bernama Muhammad Nadir Umar tidak terkait dengan isu terorisme. Hal itu kata dia diketahui setelah melakukan konfirmasi ke Mabes Polri. 

        "Info terakhir tidak terlibat jaringan terorisme tapi soal administrasi paspor," kata Nasir ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 10 April 2017. 

          Namun Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan tetap menghargai hal yang telah dilakukan oleh Densus 88 . Dia menilai bahwa penjemputan Muhammad Nadir di bandara Juanda, Surabaya adalah bagian dari tindakan preventif atas terorisme. 

      "Tentu saja semua harus sesuai prosedur yang berlaku dan tetap kedepankan hak azasi manusia," ujar Nasir lagi. 

         Nasir enggan berandai-andai jikalau penangkapan ini terkesan politis. Dia mengungkapkan bahwa dalam waktu yang tak lama, Anggota DPRD itu akan dilepaskan Densus 88 dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nasir mengatakan dia sendiri tak begitu kenal dengan kader satu partainya itu. 

     "Saya tidak begitu tahu infonya. Beliau sering ikut serta aksi unjuk rasa di Jatim," kata legislator asal Aceh ini. 

        Anggota DPRD Muhammad Nadir diperiksa Densus 88 setelah dia dideportasi dari Turki. Politikus PKS itu diketahui sempat berkeliling Turki dengan salah seorang aktivis dakwah. Polisi sebelumnya menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga sempat masuk Suriah dengan penyamaran. 

 

Dengan Cara Percaya Dirinya Ahok Menganggap Wajar Saja Daeng Aziz Mendukung Calon Rivalnya Anies-Sandi

         Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menilai bahwa dukungan Abdul Aziz atau Daeng Aziz kepada pasangan calon rivalnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah hal yang biasa. 

           Menurut dia, figur yang sempat identik dengan kawasan lokalisasi dan prostitusi itu masih merasa tak terima terhadap dirinya, terlebih atas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang menertibkan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. "Biasalah. Kalau ada dendam di Kalijodo, biasa saja," kata Ahok di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 9 Januari 2017. 

              Ahok melanjutkan, penertiban dilakukannya ke tempat serupa yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Meski tak menyebut lokasi secara detail, Ahok menganggap wilayah-wilayah yang tak sesuai peruntukannya harus dibongkar apabila menyalahi aturan. "Aku bongkar di bawah kolong tol. Aku bongkar lagi," kata Ahok.

          Saat Anies Baswedan berkampanye di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 8 April 2017, Daeng Aziz terlihat bersama warga mendeklarasikan dukungan bagi pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu. 

          Ia berbaur dengan Politikus Partai Bulan Bintang M.S. Kaban dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Daeng sebelumnya dikenal sebagai kepala centeng Kalijodo yang menentang keras penertiban Kawasan Kalijodo. 

      "Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas yang mengayomi, mendidik, inilah pak Anies. Sepenuhnya mendukung Anies-Sandi," kata Aziz. 

 

Setelah Tidak Menjadi Anggota DPR Lagi, Inilah Kegiatan Ruhut Sitompul Yang Memiliki Banyak Dukungan

          Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 6 April 2017, melantik Abdul Wahab Dalimunthe menggantikan Ruhut Sitompul. Artinya, Ruhut secara resmi sudah meninggalkan posisi sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. 

Lantas, apa aktivitas Ruhut setelah tak jadi anggota DPR lagi?

"Aku mau menangkan Ahok dulu tanggal 19 April," kata Ruhut Sitompul. 

         Untuk sementara ini, Ruhut tidak akan kembali ke dunia pengacara atau menjadi bintang sinetron/film. Dia mengaku akan menikmati hidup dan menegaskan tidak ada masalah meski statusnya bukan anggota DPR. 

            "Mengalir aja. Aku buktikan tidak cari makan di DPR. Masa jabatan masih tiga tahun lagi, lho. Orang mana mau (mundur)? Capek kalau kayak Roy Suryo, ambisuis. Orang sakit diganti," kata Ruhut disertai tawa khasnya. "Beda dengan yang lain, gua manusia idealis. Sekarang saya mundur dukung Ahok-Djarot," lanjut Ruhut. 

           Saat ditanya apakah akan maju di Pilkada, Ruhut tidak membantah. Menurutnya, banyak pihak yang mintanya misalnya sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. "Pasti menang, tapi aku bukan kejar jabatan. Tapi wait and see, tunggu nanti, ojo kesusu, menangkan Ahok-Djarot dulu," kata dia. 

          Sementara itu, soal kemungkinan aktif di partai lain, Ruhut juga belum memikirkannya. Sejauh ini, dia menegaskan masih sebagai anggota dan kader Partai Demokrat. "Ruhut satu tapi ada di mana-mana. Sementara di Demokrat, kader Demokrat. Tapi tidak menutup kemungkinan dukung PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura," tuturnya. 

 

Bukan Anggotta DPR Lagi, Ruhut Sitompul Sindir Fahri Hamzah dan Fadli Zon: Gue Memiliki Prinsip Sendiri

        Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul resmi tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR. Ruhut digantikan Abdul Wahab Dalimunthe. Bagaimana tanggapan Ruhut atas situasi tersebut? 

          "Sudah 5 bulan lalu gue mundur, sejak 10 November. Gue gak main-main. Emangnya gue Fahri Hamzah yang sudah dipecat tapi masih ngotot jadi anggota DPR, pimpinan lagi, emangnya Fadli Zon. Gue punya prinsip," kata Ruhut, Kamis 6 April 2017. 

         Dengan kondisi saat ini, Ruhut menunjukkan bahwa jabatan DPR bukan segala-galanya. Padahal di sana, dia mengaku bisa mengumpulkan uang hingga Rp5 miliar selama tiga tahun hanya dengan duduk saja. 

       "Uang bukan segalanya. Tapi idealisme. Biar orang tahu siapa Poltak. Emang gue Fadli Zon," kata Ruhut lagi. 

        Ruhut pun menuturkan bahwa saat anaknya bermasalah di Amerika Serikat, Fadli tidak mengakuinya. Menurutnya, sikap itu tidak etis. 

         "Manusia-manusia yang ngomongnya mencla-menclo (mencla-mencle). Dia bilang anaknya sekolah di Inggris, lha masalah di Amerika kok. Kenapa dia begitu? Tanyakan pada Ruhut yang bergoyang," kata dia. 

       "Lidah memang tidak bertulang. Ruhut lidahnya bertulang. Gua tanggung jawab. Bagi Ruhut, bukan hanya soal hukum tapi etika," tambah Ruhut. 

 

Demi Warga DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Lewati Sebuah Lubang Kecil di Tembok Untuk Cek Sungai Jaksel

            Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat melewati sebuah lubang kecil di tembok untuk mengecek sungai yang berada di Gandaria Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya lubang kecil, Ahok juga harus berjalan melewati tumpukan sampah untuk mencapai bibir sungai.

          Saat itu, Ahok ingin mengecek sungai yang masih menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut. Ahok mengatakan ia mengecek daerah tersebut karena adanya aliran sungai yang dibelokkan oleh pengembang.

       Namun Ahok tidak dapat berbuat banyak karena sungai tersebut sudah lama dibelokkan. Karena itu, Ahok akan mencoba membenahi daerah bantaran sungai tersebut. "Ini sebenarnya kali mati. Kali di sana dipindahkan lewat sini karena pembangunan," kata Ahok di lokasi, Rabu (5/4/2017).

        Ahok mengaku sempat menawari pengembang di wilayah Pondok Indah membangun rumah susun (rusun). Namun hal tersebut urung dilakukan karena negosiasi yang mentok. "Aku pernah tawar beli (bangun rusun), tapi dia nggak mau. Kita mau bikin rusun, tapi dia nggak jual," ucap Ahok.

          Dia pun mengatakan pengembang lain akan berebut untuk membeli tanah di sekitar kali tersebut. Sebab, Ahok akan melakukan pembenahan dan membuat jalan inspeksi.

"Di sini berapa satu meter Pak?" tanya Ahok kepada warga.

"Terakhir saya cek Rp 3,5 juta. NJOP sekarang Rp 4,5 juta," jawab warga.

"Ini dekat perumahan Pondok Indah, makanya semua orang incar di sini," ujar Ahok.

      Warga pun menjelaskan kepada Ahok bahwa sebagian tanah sudah ada yang dibeli. Karena itu, Ahok mengingatkan warga mengurus sertifikat tanah mereka.

"Yang di sini (di pinggir kali) beberapa sudah ada yang dibeli," ujar warga kepada Ahok.

"Makanya Pak, ingatkan warganya untuk urus sertifikat. Kan sudah gratis sekarang," kata Ahok. 

Apa Yang Menjadi Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) Tolak Gugatan Rano Karno Soal Pilkada Banten 2017

         Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Rano Karno-Embay Mulya Syarif, soal hasil Pilkada Banten 2017. Dengan ditolaknya gugatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Banten adalah pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis MK Arief Hidayat., Selasa 4 April 2017.

         MK beralasan gugatan Rano-Embay soal hasil Pilkada Banten tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada. Sebab, suara yang diperoleh kedua pasangan terpaut 2,5 persen, sedangkan syarat UU adalah 1,5 persen.

        Putusan ini sesuai hasil Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, MAria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 23 Maret 2017. 

         Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 April 2017 pukul 16.02 WIB oleh delapan orang hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan pihak Terkait/kuasa hukumnya.

        Tim kuasa hukum pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief mengajukan gugatan karena kalah 89.890 suara dari Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Gugatan diajukan sesuai bukti yang diajukan berupa terjadinya tindak pidana politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, di Kota Tangerang, adanya ketidaksamaan data yang dimiliki saksi dengan data di kotak suara.

       Dalam pleno KPU Banten, Wahidin-Andika mendapat total suara 2.411.213 dan pasangan Rano-Embay mendapat 2.321.323 suara pada pilkada Banten yang digelar 15 Februari 2017.

Apa Maksud Ketua DKPP Yang Curiga Soal Ahok Sewa Ruangan Pribadi Untuk Rapat Pleno KPU

          Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut menyewa ruangan pribadi saat rapat pleno penetapan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI putaran kedua di Hotel Borobudur. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara Ahok dan penyelenggara acara, yakni KPU DKI.

         Salah paham tersebut berujung pada digelarnya sidang kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017) dengan teradu Ketua KPU DKI Sumarno. Dia dianggap tak profesional menjalankan tugasnya.

        Salah paham tersebut juga membuat Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie heran terhadap Ahok, yang lebih memilih menyewa kamar pribadi dibanding langsung mampir ke ruang yang telah disiapkan panitia acara. Jimly kemudian menyindir Ahok. 

         "Kenapa paslon nomor 2 ini sewa kamar sendiri? Kan sudah disediakan. Sudah banyak duitnya? Kenapa sewa hotel sendiri, apa permintaannya, kok sampai nyewa kamar sendiri dan tidak bilang-bilang?" kata Jimly.

        Dia pun kemudian meminta pihak terkait dari Ahok yang hadir di sidang untuk menjelaskan perihal tersebut. "Coba jelaskan, tim kampanye. Saya mau tanya, Anda sebagai pihak terkait. Kenapa niat Anda kok bikin kamar sendiri? Saudara pengacara, coba jelaskan. Ini miskomunikasi jadi kayak begini," cecar Jimly kepada tim hukum Ahok yang hadir di sidang.

         Suasana sidang kemudian menjadi sedikit tegang. Pihak Ahok terlihat berdiskusi. Jimly kemudian bertanya lagi. "Nggak ada yang bisa menjawab?" ucapnya kembali bertanya. Sampai Jimly selesai bertanya, tak ada satu penjelasan pun dari pihak Ahok. Jimly kemudian melanjutkan sidang dengan membahas hal lain. 

Timses Ahok-Djarot: Percuma Janji Tapi Lokasi Rumah Rp350 Juta di Jakarta Telah di Rahasiakan Oleh Sandiaga Uno

           Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengaku sudah mengidentifikasi lokasi dan lahan untuk rumah seharga Rp350 juta di Jakarta. Namun pasangan Anies Baswedan ini memilih merahasiakan dimana lokasinya. Alasannya, untuk mencegah spekulan dan mafia tanah.

          "Sudah diidentifikasi, cuma belum bisa kita publikasikan, karena kita tidak ingin ada kegiatan spekulasi yang akhirnya nanti membuat lebih kisruh suasananya," kata Sandiaga usai diskusi yang diselenggarakan Hijabers Community di Jakarta Selatan, Minggu 2 April 2017.

           Sandiaga juga menampik jika lahan yang tersedia dengan harga Rp350 juta itu ada di lahan-lahan atau gang yang sempit. Ia mengaku hanya khawatir lantaran hal itu bisa menjadi permainan bagi mafia-mafia tanah dan pengusaha-pengusaha besar.

             "Ini yang coba kita hindari, karena kita tidak ingin warga langsung berspekulasi, para mafia-mafia tanah, para pengusaha-pengusaha besar mulai mengambil tanah yang dibidik sebagai lokasi yang akan dibangun rumah dengan DP 0 rupiah ini," katanya.

          Maka dari itu, lanjut Sandiaga, pihaknya baru akan membeberkan lokasi-lokasi tersebut setelah aturannya selesai. Sebab, dengan adanya data-data wilayah mana saja rumah seharga Rp350 juta itu dapat dibangun akan menjadi lahan empuk bagi para mafia tanah.

        "Jadi, kita kita akan tunggu sampai saat pembahasan Perda dengan DPRD nanti. setelah itu kita pastikan pembicaraan perda itu disetujui, baru kita rilis lokasi-lokasinya ada di mana aja," ujar Sandiaga.

           Untuk Apa janji jika akhirnya lokasi rumah Rp350 di rahasiakan, seharusnya jika benar akan melakukan visi misi rumah tersebut terang-terangan saja kepada warga DKI Jakarta, jangan main rahasia-rahasiaan yang buat warga jadi ragu dan curiga dengan visi misi rumah tersebut. ''tanggapan anggota Ahok-Djarot''.