KAMPUNG BERITA NEWS - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, ikut menanggapi polemik kasus Novel Baswedan yang menyebut dugaan oknum jenderal kepolisian yang terlibat penyerangan terhadapnya. Hidayat meminta agar penyidik senior KPK itu menyebut nama oknum jenderal yang diduga terlibat.
"Jadi yang disampaikan Novel diteruskan oleh polisi. Kalau ada jenderal polisi yang terlibat sebut namanya dan buktikan supaya semuanya clear dan tidak menggantung jadi polemik," kata Hidayat di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.
Dia menyesalkan bahwa Novel, justru menyampaikan dugaan keterlibatan jenderal polisi pada media asing, saat dalam perawatan di Singapura. Hal ini dinilainya bukan menjadi persoalan kecil. Apalagi mengingat dalam kasus ini, pihak kepolisian yang belum menemukan pelaku teror.
"Apalagi disebutkan ada keterlibatan jenderal polisi buka nama kecil dan polisi telah berhubungan beberapa kali dengan Pak Novel. Kalau itu disebut ke polisi akan mempercepat prosesnya, ketimbang nyebut ke media asing yang justru akan menimbulkan opini lain di masyarakat," lanjut Hidayat.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.com
Hidayat menyarankan agar Novel bekerja sama dengan polisi. Cara ini sebagai komitmen untuk menyelesaikan masalah. "Bagusnya Novel dan polisi kerja sama. Dan nama yang disebut itu diselidiki bersama dan dibuktikan bersama," paparnya.
Selain itu, di sisi lain, dia juga meminta polisi untuk menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian kasus ini sehingga tidak berlarut larut dan terus menjadi polemik.
"Terlepas dari penyebutan nama dua jenderal, harusnya polisi bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ini terkait dengan kepercayaan publik dan komitmen polisi dalam memberantas korupsi. Karena akan muncul tafsir ini terkait dengan kasus yang ditangani Novel," tegasnya.
NEWS KAMPUNG BERITA - Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui telah melakukan kajian terhadap persoalan bangsa Indonesia. Ia mengidentifikasi lima persoalan yang hidup di tengah masyarakat dan harus segera diselesaikan.
"Ada lima persoalan hidup di tengah masyarakat. Pertama harus lebih religius, agama bukan hanya simbol, harus meningkatkan kerukunan antara umat agama, toleransi dan tenggang rasa antar agama, mengelola akses dampak buruk dari pemilihan politik," kata SBY di Malang, Kamis, 15 Juni 2017.
SBY mengatakan jika lima persoalan yang ada dalam masyarakat saat ini sudah diatur oleh dasar negara yaitu Pancasila. Tegang rasa dan toleransi antar umat beragama harus terus dijaga, dan tidak mudah terpengaruh situasi politik di daerah.
"Kita lihat, bagaimana dampak Pilkada DKI Jakarta membuat jarak antar etnik dan komunitas beragama muncul. Ini tidak boleh berkembang dan meluas di Indonesia," ucap SBY.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.com
Ketua Umum Partai Demokrat ini berpesan jika Pilkada 2018 yang akan datang jangan sampai menjadi perang antar partai politik. "Jangan sampai jadi perang partai politik atau menjadi peperangan antar agama, antar etnis antar kelompok," imbuh SBY.
SBY justru mempertanyakan kenapa Pilkada DKI Jakarta jadi ajang peperangan partai politik seperti saat ini. Ia meminta Pilkada yang akan datang harus tetap damai dan demokratis. SBY mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat melakukan instropeksi.
"Semua harus mengintropeksi, mulai calon pemimpin, pemerintah, TNI dan Polri, begitu juga pers dan semuanya. Ini akan menjadi bencana jika Pilkada DKI Jakarta di copy di daerah lain," ujar SBY.
"Selain itu, saya lihat banyak pemimpin di dunia yang tidak sadar menuju ke arah yang salah dan tidak menuju ke keadilan," sambungnya.
KAMPUNG BERITA NEWS - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyarankan agar KPK berhenti berpolitik. Ia menyebut lembaga anti-rasuah itu sudah berpolitik lantaran seperti melakukan penggalangan mencari dukungan.
"Kalau ada orang mau kasih dukungan diterima lengkap pimpinannya, terus bikin konferensi pers. Tapi, kalau mau kritik, tak bisa ketemu. Sekarang ujung-ujungnya sebagaimana biasa minta tolong Presiden," kata Fahri di gedung DPR, Selasa 13 Juni 2017.
Ia menuding banyak anomali dalam KPK yang belum bisa dipahami. Misalnya, KPK menjadi satu-satunya lembaga hukum yang punya serikat kerja. Serikat tersebut bisa menyelamatkan orang yang dihukum oleh pimpinannya karena serikatnya tak setuju.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.co.id
"Nah ini sebenarnya politik, jadi saya sarankan KPK berhenti berpolitik. Agar Track record di dalam lembaga penegak hukum jadi lebih pasti. Jangan lagi melakukan penggalangan sana sini, berpolitik sana sini menyebabkan KPK menjadi lembaga politik," kata Fahri.
Begitu juga atas posisi KPK terhadap DPR. Menurut Fahri, seharusnya KPK teguh sebagai lembaga penegakan hukum.
KAMPUNG BERITA NEWS - Selain belum dapat memeriksa pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, polisi hingga kini juga belum memeriksa Muchsin, salah satu staf Habib Rizieq. Hingga kini polisi masih mencari Muchsin. Muchsin sendiri belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
"Muchsin. Belum dapat ya posisinya, belum tahu," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Senin 12 Juni 2017.
Atas dasar itulah, hingga kini polisi belum bisa memeriksa yang bersangkutan. Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Front Pembela Islam, Slamet Maarif menjelaskan, Muchsin, pria yang dicari polisi dalam kasus percakapan (chat) mesum diduga Rizieq Shihab dengan wanita bernama Firza Husein disebut bersaudara dengan Rizieq, tapi bukan pengurus FPI.
“Beliau (Muchsin) bukan pengurus DPP (FPI). Tapi beliau masih saudara Habib Rizieq," kata Slamet saat dikonfirmasi pada Selasa, 16 Mei 2017.
Muchsin, katanya, sering mendampingi Rizieq ketika pemimpin FPI itu berceramah di sejumlah daerah. Dalam kasus ini, Muchsin merupakan salah satu saksi. Dan sudah dua kali Muchsin mangkir dari pemanggilan polisi sebagai saksi.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.co.id
Pihak kepolisian menjelaskan bahwa keterangan Muchsin dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari kepolisian, Muchsin diinstruksikan oleh Rizieq untuk menghilangkan ponsel genggam milik Rizieq dalam kasus ini.
Seperti diketahui, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi di situs baladacintarizieq yang dituduhkan pada Rizieq dan Firza Husein, Senin 29 Mei 2017. Polisi menerapkan Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Sebelum Rizieq, Firza Husein sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pornografi dalam kasus itu pada Selasa 16 Mei 2017. Untuk diketahui, Kasus chat mesum antara Rizieq dan Firza mencuat setelah tersebar di sebuah situs bernama domain baladacintarizieq. Di situs yang kini sudah tidak bisa diakses itu, terdapat percakapan mesra seorang pria bernama akun WhatsApp Rizieq dengan wanita diduga Firza Husein. Tak hanya percakapan, di dalam situs itu juga dimuat sejumlah foto vulgar wanita.
KAMPUNG BERITA NEWS - Partai Gerindra memberikan isyarat tak mau berkoalisi bareng PDI Perjuangan untuk mengusung Saifullah Yusuf sebagai Calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018. Sinyal itu terlihat dengan rencana Gerindra mendorong PDI Perjuangan untuk mengusung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Diketahui, dari hasil survei Poltracking, sementara ini Gerindra, PDI Perjuangan dan PKB condong menjagokan calon yang sama yakni, Gus Ipul. "Makanya kesempatan tadi PDI Perjuangan sekiranya kalau mau munculkan Ibu Risma untuk berhadapan dengan Saifullah Yusuf," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono di Jakarta Pusat, Minggu 11 Juni 2017.
Ferry berdalih, jika PDI Perjuangan ikut mengusung Gus Ipul bersama Gerindra, maka dikhawatirkan akan terjadi calon tunggal di Pilkada Jatim 2018. "Menurut saya kita harus hindari calon tunggal Saifullah Yusuf atau dengan siapapun wakilnya," ujar Ferry Juliantono.
Selain itu, Ferry berdalih seharusnya dengan angka-angka yang dimunculkan hasil survei Poltracking, PDI Perjuangan berani memunculkan Risma. "Kalau kemudian PDI Perjuangan khawatir kalah apa lagi di Banten kalah, dan DKI Jakarta kalah, kalau Jawa Timur juga itu dianggap berisiko tinggi dan PDI Perjuangan memutuskan mendukung Saifullah maka kemungkinan hanya ada calon tunggal," ujarnya.
Tak hanya mendorong PDI Perjuangan untuk mengusung calon lain, menurut Ferry Gerindra juga akan melakukan pendekatan ke Partai Demokrat dan partai-partai lainnya untuk mencari tokoh lain yang dianggap potensial. "Partai Gerindra akan memutuskan apakah akan calon tunggal apa ada calon lain, kita akan bicarakan dengan Partai Demokrat dan partai-partai lain," ujarnya.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.com
Sebelumnya diberitakan, Hasil Riset Lembaga Survei Poltracking Indonesia menyebutkan empat nama besar yang menjadi kandidat kuat Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) pada Pemilihan Gubernur Jatim 2018 mendatang. Salah satunya Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Sebelumnya, petinggi PKB, PDI Perjuangan dan Gerindra sama-sama menyampaikan isyarat akan mengusung Gus Ipul di Pilkada Jatim. Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur dengan 20 kursi, condong untuk mendukung kadernya yakni Gus Ipul.
"Kenapa Gus Ipul, karena usulan kiai-kiai (NU), Gus Ipul juga pernah di DPR, jadi Menteri dan dua kali jadi wagub. Saya kira itu cukup dinominasikan untuk jadi pemimpin," kata Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding.
Selain PKB, PDI Perjuangan yang memiliki 19 Kursi di DPRD Jatim, juga memiliki kecenderungan untuk mendukung Gus Ipul. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, PDI Perjuangan mendukung Gus Ipul karena ia dianggap sebagai cerminan warga Nahdhatul Ulama (NU), dan PDI Perjuangan ingin lebih mendekatkan hubungan dengan warga Nahdliyin. "Bagi kami sangat penting untuk menjalin kerja sama dengan warga Nahdliyin," ujar Hasto.
Sementara Gerindra yang memiliki 13 Kursi di DPRD Jawa Timur. Saat ini karakteristik untuk pilgub Jatim, Gerindra lebih cocok untuk mendukung Gus Ipul. "Dalam konteks ke depan yang disampaikan Poltracking, kalau kelihatannya partai Gerindra, besar kemungkinan akan ke Pak Saifullah," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.
KAMPUNG BERITA NEWS - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 Juni 2017. Djarot pun meminta warga Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, memanjatkan doa untuknya sebelum dilantik menjadi Gubernur DKI definitif menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Djarot mengaku butuh dukungan moril mengingat jabatan gubernur adalah jabatan tertinggi yang akan ia duduki.
"Karena Pak Ahok sudah mundur, maka sebentar lagi saya akan dilantik menjadi gubernur definitif. Jadi tolong doakan saya. Tolong bantu saya dalam mengemban amanah ini," ujar Djarot di hadapan warga saat melaksanakan safari Ramadan di Masjid Al-Ihsan, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Sabtu, 10 Juni 2017.
Djarot menyampaikan, dukungan dibutuhkan, karena pada dasarnya ia juga melanjutkan periode kepemimpinan dua Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo dan Ahok. Jokowi meninggalkan jabatannya karena terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2014.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.co.id
Sementara Ahok, terpaksa meninggalkan jabatannya karena harus menjalani hukuman penjara selama dua tahun akibat terbukti menistakan agama. Menurut dia, dukungan yang diberikan warga kepadanya sama artinya dengan dukungan kepada Jokowi dan Ahok.
"Saya dan Pak Basuki adalah satu kesatuan. Jadi tugas saya, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Basuki dan Pak Jokowi. Sehingga masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Basuki, bisa memberi hasil yang bulat. Dan ingat, ini bukan untuk orang per orang. Bukan untuk Pak Jokowi, Pak Ahok, bukan untuk saya, tapi untuk warga Jakarta," kata eks Walikota Blitar itu.
KAMPUNG BERITA NEWS - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku kesiapannya maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, masih diterpa ketidakpastian. Meski saat ini, mendapat dukungan Partai Nasional Demokrat.
Untuk menekan ketidakpastiannya itu, safari politik ke daerah-daerah menjadi aktivitas akhir pekan dia. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini ,juga menjalin komunikasi dengan partai lain, mengingat NasDem saat ini hanya memiliki lima kursi di DPRD Jawa Barat.
"Karena, mau maju jadi calon juga belum pasti. Karena, baru lima kursi dari 20, jadi masih ikhtiar," ujar Kang Emil di Bandung Jawa Barat, Jumat 9 Juni 2017.
Mengingat potensi ketidakpastian tersebut, mundur dari kontes politik di Pilgub Jabar akan menjadi pilihannya. Termasuk jika peluang politiknya tidak bernasib baik, saat terjun ke Pemilihan Wali Kota Bandung 2018.
Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.co.id
"Jadi, jangan kaget kalau saya enggak jadi maju. Enggak (ikut Pilwalkot lagi), saya mau pensiun saja. Jadi, arsitek saja," terangnya.
Kang Emil menuturkan, safari politik ke daerah-daerah di Jawa Barat tergolong sulit. Dengan situasi tersebut, silaturahmi dengan tokoh-tokoh Jawa Barat, menjadi solusi alternatif untuk menghubungkan dengan masyarakat.
"Saya hanya menjalin dengan tokoh-tokoh, supaya menjadi penyambung opini kepada masyarakat. Jadi, saya enggak ngumpul-ngumpul masyarakat dalam skala besar, atau acara-acara, belum ada waktunya," katanya.
